AMPB singkatan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu — gerakan akar rumput yang berawal dari protes warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap kebijakan bupati setempat, dan berkembang menjadi gerakan bersuara di tingkat nasional.
Nama AMPB belakangan makin sering muncul di pemberitaan nasional, terutama setelah kelompok ini membawa aspirasinya sampai ke depan Gedung DPR RI di Jakarta. Buat yang baru dengar istilah ini, artikel ini merangkum arti singkatannya, asal-usul gerakannya, dan rangkaian peristiwa yang membuat AMPB naik dari isu lokal menjadi sorotan nasional.
AMPB Singkatan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
AMPB adalah singkatan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu — gerakan yang lahir dari inisiatif warga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gerakan ini mula-mula bergerak dalam skala lokal untuk menyuarakan persoalan kebijakan daerah, sebelum akhirnya berkembang menjadi representasi gerakan akar rumput yang dikenal luas hingga tingkat nasional.
Awal Mula: Protes Kenaikan PBB hingga 250 Persen
Cikal bakal AMPB bermula dari kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen — kebijakan yang dinilai warga memberatkan, terutama bagi pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemarahan warga memuncak pada 13 Agustus 2025, ketika massa AMPB menggelar aksi besar dan menduduki Gedung DPRD Kabupaten Pati, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi ini berhasil mendorong DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo lebih lanjut. Namun, dalam Sidang Paripurna DPRD Pati pada 31 Oktober 2025, upaya pemakzulan formal terhadap Sudewo dinyatakan gagal — DPRD memutuskan melanjutkan pemerintahan Bupati Sudewo.
Buntut Kekecewaan: Aksi Blokade Jalan dan Kriminalisasi Aktivis
Kekecewaan atas gagalnya pemakzulan memicu aksi lanjutan — sekelompok massa memblokade Jalan Pantura Pati pada hari yang sama, 31 Oktober 2025. Buntutnya, dua tokoh sentral AMPB, Supriyono (dikenal dengan panggilan “Botok”) dan Teguh Istiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dengan tuduhan penghasutan terkait aksi blokade tersebut.
Kasus keduanya berjalan di Pengadilan Negeri Pati, dan pada 5 Maret 2026, majelis hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan — status hukuman percobaan ini membuat keduanya tidak perlu menjalani masa tahanan.
Bupati Sudewo Terjaring OTT KPK
Perkembangan besar terjadi tak lama setelah proses hukum terhadap aktivis AMPB berjalan. Pada 19-20 Januari 2026, Bupati Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati — mencakup jabatan kepala urusan, kepala seksi, hingga sekretaris desa. KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka bersama tiga kepala desa lainnya.
Menanggapi hal ini, koordinator AMPB menyampaikan campuran keprihatinan dan kelegaan — prihatin karena praktik korupsi terjadi di tengah warga Pati yang saat itu juga sedang menghadapi bencana banjir, namun merasa lega karena apa yang selama ini disuarakan AMPB soal integritas kepemimpinan Bupati Sudewo akhirnya terbukti melalui proses hukum resmi. Perlu dicatat, status Sudewo pada tahap ini adalah tersangka — proses hukumnya terus berjalan dan penetapan bersalah baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dari Isu Lokal ke Gedung DPR RI
Setelah rangkaian peristiwa di Pati, gerakan AMPB memperluas cakupan perjuangannya ke isu-isu yang lebih luas — mulai dari keadilan sosial, kebijakan pemerintah, transparansi, hingga pemberantasan korupsi secara umum. Puncaknya, pada 27 Agustus 2026, AMPB menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dengan dua tuntutan utama:
- Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset — RUU yang dirancang untuk mempermudah negara menyita aset hasil tindak pidana korupsi.
- Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi — tuntutan yang disuarakan sebagai bentuk efek jera terhadap praktik korupsi.
Tim perintis AMPB dari Pati dilaporkan telah tiba di Jakarta sejak 21 Agustus 2026, mendirikan posko konsolidasi sebagai persiapan aksi. Dalam perjalanannya, AMPB juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil lain, termasuk LSBH Teratai Pati, Koalisi Masyarakat Pati Anti Premanisme (KOMPRES), KAPI, FDP, dan INHAKA Pati.
Catatan penting soal tuntutan AMPB: RUU Perampasan Aset dan wacana hukuman mati bagi koruptor adalah isu kebijakan yang masih diperdebatkan secara luas di ranah publik dan legislatif — bukan sesuatu yang sudah menjadi konsensus atau keputusan final. Artikel ini menyajikan tuntutan tersebut sebagai bagian dari aspirasi yang disuarakan AMPB, bukan sebagai rekomendasi kebijakan.
Ringkasan Kronologi AMPB
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 13 Agustus 2025 | Aksi besar AMPB menduduki Gedung DPRD Pati, menuntut Bupati Sudewo mundur |
| 31 Oktober 2025 | Sidang Paripurna DPRD Pati menolak pemakzulan Sudewo; aksi blokade Jalan Pantura berujung penetapan tersangka terhadap dua tokoh AMPB |
| 19-20 Januari 2026 | Bupati Sudewo terjaring OTT KPK, ditetapkan tersangka kasus pemerasan perangkat desa |
| 5 Maret 2026 | Dua tokoh AMPB divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan |
| 21-27 Agustus 2026 | Tim AMPB tiba di Jakarta dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI |
AMPB singkatan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu — gerakan yang menunjukkan bagaimana keresahan warga di tingkat kabupaten bisa berkembang menjadi gerakan bersuara di panggung nasional, sekaligus menjadi contoh nyata dinamika antara aksi masyarakat sipil dan proses hukum yang menyertainya.
FAQ
AMPB singkatan dari apa?
AMPB singkatan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, gerakan akar rumput dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang awalnya menyuarakan protes terhadap kebijakan bupati setempat dan berkembang menjadi gerakan bersuara di tingkat nasional.
Kenapa AMPB terbentuk?
AMPB terbentuk dari protes warga Pati terhadap rencana Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang dinilai memberatkan masyarakat, khususnya pedagang kecil dan warga berpenghasilan rendah.
Siapa tokoh utama di balik AMPB?
Dua tokoh yang paling dikenal dari gerakan AMPB adalah Supriyono (dikenal sebagai “Botok”) dan Teguh Istiyanto, keduanya sempat menjalani proses hukum terkait aksi blokade Jalan Pantura Pati pada Oktober 2025.
Apa tuntutan AMPB dalam aksi di DPR RI?
Dalam aksi 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI, AMPB menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Apakah Bupati Sudewo sudah divonis bersalah?
Belum. Per informasi terakhir, Bupati Sudewo berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengisian perangkat desa yang ditangani KPK. Proses hukumnya masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.