Ilustrasi sidang BPUPKI 1945, badan yang merumuskan dasar negara dan persiapan kemerdekaan Indonesia

BPUPKI Singkatan dari Apa? Arti, Sejarah, dan Siapa Ketuanya

BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia — badan bentukan Jepang yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan dasar negara serta tata pemerintahan Indonesia merdeka, dengan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketuanya.

Setiap kali pelajaran sejarah membahas detik-detik menjelang kemerdekaan Indonesia, nama BPUPKI selalu muncul di baris-baris awal. Tapi tidak semua orang hafal persis apa kepanjangannya, siapa yang memimpinnya, dan kenapa badan ini begitu penting dalam perjalanan bangsa. Artikel ini membahas tuntas arti BPUPKI, sejarah pembentukannya, susunan kepemimpinan, sampai hasil sidang-sidangnya yang melahirkan dasar negara Indonesia.

BPUPKI Singkatan dari Apa?

BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, badan ini disebut Dokuritsu Junbi Cosakai (juga ditulis Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Sesuai namanya, tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting menyangkut aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka — bukan lembaga yang langsung memproklamasikan kemerdekaan, melainkan badan “persiapan” yang meletakkan fondasinya.

Sejarah Singkat Pembentukan BPUPKI

Awal 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak, sementara semangat kemerdekaan bangsa Indonesia terus membara. Untuk meredam gejolak sekaligus mendapat dukungan rakyat Indonesia, pada 1 Maret 1945 Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka.

Rencana tersebut terealisasi pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari lahir Kaisar Jepang Hirohito (Tenchōsetsu) — tanggal yang dipilih Jepang untuk menunjukkan itikad baiknya. Pada tanggal inilah BPUPKI resmi dibentuk bersamaan dengan pengumuman susunan pengurus dan anggotanya.

Upacara peresmian dan pelantikan BPUPKI kemudian digelar pada 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon, Jakarta — gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila.

Ketua BPUPKI Adalah Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, tokoh nasionalis senior yang dipilih Jepang untuk memimpin badan ini. Ia didampingi oleh dua ketua muda (wakil ketua):

  • Raden Pandji Soeroso — wakil ketua dari kalangan Indonesia.
  • Ichibangase Yoshio — wakil ketua dari pihak Jepang.

Nama Radjiman Wedyodiningrat sendiri dikenang lewat satu pertanyaan pentingnya yang membuka jalan bagi lahirnya dasar negara: pada sidang pertama BPUPKI, ia bertanya kepada seluruh anggota, “Negara yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?” — pertanyaan inilah yang memicu rangkaian pidato dan usulan dasar negara dari tokoh-tokoh seperti Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

JabatanNamaAsal
KetuaDr. K.R.T. Radjiman WedyodiningratIndonesia
Wakil Ketua (Ketua Muda)Raden Pandji SoerosoIndonesia
Wakil Ketua (Ketua Muda)Ichibangase YoshioJepang

Berapa Jumlah Anggota BPUPKI?

Ini bagian yang perlu diperjelas karena beberapa sumber sejarah mencatat angka yang sedikit berbeda. Menurut Wikipedia dan sejumlah referensi akademik, BPUPKI beranggotakan 67 orang, dengan rincian bervariasi tergantung sumber — ada yang mencatat 60, 62, 63, hingga 69 orang tergantung apakah anggota tambahan pada sidang kedua dan anggota istimewa dari Jepang dihitung terpisah atau digabung. Yang konsisten di semua sumber: mayoritas anggota berasal dari golongan nasionalis Indonesia, ditambah sejumlah perwakilan Jepang (berkisar 6-9 orang) sebagai anggota istimewa.

Di luar struktur keanggotaan inti, BPUPKI juga memiliki Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang dipimpin Raden Pandji Soeroso, dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko dari Jepang.

Dua Kali Sidang Resmi BPUPKI

BPUPKI menggelar dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi di antara keduanya:

Sidang Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945)

Membahas rumusan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh utama menyampaikan usulan dasar negara dalam sidang ini: Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah “Pancasila” sebagai dasar negara — tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Masa Reses dan Panitia Sembilan (22 Juni 1945)

Karena sidang pertama belum menghasilkan rumusan final yang disepakati bersama, dibentuklah Panitia Sembilan untuk merangkum berbagai usulan. Pada 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Sidang Kedua (10 – 17 Juli 1945)

Membahas rancangan Undang-Undang Dasar (konstitusi) bagi negara Indonesia merdeka, termasuk bentuk negara dan wilayahnya. Pada sidang ini juga ditambahkan enam anggota baru dari Indonesia untuk menampung suara kelompok yang belum terwakili sebelumnya.

BPUPKI Dibubarkan, Digantikan PPKI

Setelah menyelesaikan tugasnya merumuskan dasar negara dan rancangan UUD, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Perannya kemudian digantikan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada tanggal yang sama, dengan tugas melanjutkan proses menuju kemerdekaan — termasuk mempersiapkan proklamasi yang akan dilaksanakan hanya beberapa hari kemudian, pada 17 Agustus 1945.

Kenapa BPUPKI Penting dalam Sejarah Kemerdekaan?

Melahirkan Pancasila — Sidang pertama BPUPKI menjadi panggung lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, yang hingga kini diperingati setiap 1 Juni.

Meletakkan fondasi konstitusi — Rancangan UUD yang dibahas di sidang kedua menjadi cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945.

Menjadi wadah konsolidasi tokoh bangsa — BPUPKI mempertemukan tokoh-tokoh nasionalis, agamawan, dan akademisi dari berbagai latar belakang untuk pertama kalinya merumuskan visi bersama tentang negara Indonesia merdeka.

Jembatan menuju PPKI dan proklamasi — Meski dibubarkan, hasil kerja BPUPKI menjadi dasar bagi PPKI untuk menyelesaikan persiapan kemerdekaan dalam waktu sangat singkat.

BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat — badan yang usianya hanya beberapa bulan, tapi warisannya menentukan arah bangsa Indonesia hingga hari ini.


FAQ

BPUPKI singkatan dari apa?

BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan bentukan Jepang yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan dasar negara serta tata pemerintahan bagi Indonesia merdeka.

Ketua BPUPKI adalah siapa?

Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, didampingi dua wakil ketua (ketua muda) yaitu Raden Pandji Soeroso dari Indonesia dan Ichibangase Yoshio dari Jepang.

Kapan BPUPKI dibentuk dan diresmikan?

BPUPKI diumumkan pembentukannya pada 1 Maret 1945, resmi dibentuk pada 29 April 1945, dan diresmikan lewat upacara pelantikan pada 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila).

Apa hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI?

Sidang pertama (29 Mei–1 Juni 1945) menghasilkan rumusan dasar negara Pancasila. Sidang kedua (10–17 Juli 1945) membahas rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia merdeka.

Kapan BPUPKI dibubarkan dan diganti apa?

BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang melanjutkan persiapan menuju proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Scroll to Top