Bank Perekonomian Rakyat adalah nama resmi baru untuk lembaga keuangan yang selama ini dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mengacu pada bank yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit khusus untuk usaha mikro, kecil, dan masyarakat menengah ke bawah, tanpa melayani lalu lintas pembayaran seperti giro. Perubahan nama ini bukan sekadar rebranding, tapi bagian dari reformasi besar sektor keuangan yang juga membawa konsekuensi pada permodalan, konsolidasi, hingga pengawasan yang makin ketat sepanjang 2026. Berikut penjelasan lengkapnya.
Apa Itu Bank Perekonomian Rakyat?
Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dengan fokus utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkannya kembali sebagai kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha skala kecil. Berbeda dari bank umum, BPR tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Nama “Bank Perekonomian Rakyat” resmi menggantikan istilah “Bank Perkreditan Rakyat” berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan ketentuan teknisnya dituangkan lebih lanjut lewat Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024.
Kenapa Nama BPR Diubah Menjadi Bank Perekonomian Rakyat?
Perubahan nomenklatur ini digagas pemerintah dengan alasan utama merevitalisasi peran bank ini di tengah masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pembahasan RUU P2SK menjelaskan bahwa istilah “perkreditan” dianggap terlalu sempit karena hanya menonjolkan fungsi penyaluran kredit, padahal peran bank ini jauh lebih luas sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Seiring perubahan nama, cakupan kegiatan usaha BPR juga diperluas, termasuk diperbolehkannya penukaran valuta asing secara terbatas, transfer dana, serta kerja sama dengan lembaga keuangan lain — kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki BPR.
Perbedaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Umum
Meski sama-sama diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada beberapa perbedaan mendasar antara BPR dan bank umum:
- Cakupan layanan: bank umum melayani lalu lintas pembayaran (giro, kliring, transfer luar negeri), sedangkan BPR tidak.
- Skala nasabah: BPR berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan masyarakat di daerah, sementara bank umum melayani segmen yang jauh lebih luas termasuk korporasi besar.
- Wilayah operasi: BPR umumnya beroperasi di lingkup kabupaten/kota atau provinsi tertentu, tidak seluas jaringan bank umum nasional.
- Kepemilikan: banyak BPR dimiliki pemerintah daerah (Perseroda) atau swasta lokal, berbeda dari bank umum yang mayoritas berskala nasional atau multinasional.
Kegiatan Usaha yang Boleh Dilakukan Bank Perekonomian Rakyat
Berdasarkan aturan terbaru, kegiatan usaha BPR mencakup:
- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.
- Menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan UMKM.
- Melakukan penukaran valuta asing (valas) secara terbatas.
- Menyediakan layanan transfer dana.
- Menjalin kerja sama dan penyertaan dengan lembaga keuangan pengayom lainnya.
Nasabah yang menyimpan dana di BPR pun tetap perlu memperhatikan aktivitas rekeningnya, karena tabungan yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu berisiko berubah status menjadi rekening dorman yang sementara dibekukan aksesnya oleh bank.
Aturan Permodalan Terbaru 2026
Untuk memperkuat daya saing industri, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat. Aturan ini mewajibkan BPR memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar, dengan tujuan agar industri BPR bisa mencapai skala ekonomi yang memadai, menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, dan lebih mampu menyerap risiko operasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan penguatan modal ini penting agar BPR bisa bersaing di tengah tekanan konsolidasi industri.
Gelombang Konsolidasi dan Penutupan BPR Sepanjang 2026
Tekanan permodalan ini mendorong gelombang konsolidasi besar-besaran. Hingga akhir Juni 2026, OJK mencatat lebih dari 200 Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah tengah menjalani proses perizinan penggabungan atau peleburan, dengan 81 BPR di antaranya sudah resmi melebur menjadi 24 entitas baru. Salah satu contoh terbaru adalah penggabungan delapan BPR sekaligus ke dalam PT BPR Pusaka Dana pada awal Juli 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan dan memperluas jaringan layanan.
Di sisi lain, tidak semua BPR mampu bertahan. Sepanjang paruh pertama 2026 saja, OJK telah mencabut izin usaha beberapa BPR yang dinilai tak lagi memenuhi ketentuan kesehatan keuangan, tersebar di berbagai daerah mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Yogyakarta. Ketika sebuah BPR resmi ditutup, seluruh penyelesaian hak dan kewajiban nasabah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sementara pengurus dan pemegang saham dilarang memindahtangankan aset tanpa persetujuan tertulis LPS.
Apakah Dana di Bank Perekonomian Rakyat Dijamin?
Selama BPR terdaftar dan diawasi resmi oleh OJK serta menjadi peserta penjaminan LPS, dana nasabah tetap mendapat perlindungan sesuai skema penjaminan simpanan yang berlaku, sama seperti nasabah bank umum. Inilah sebabnya, ketika sebuah BPR dicabut izinnya, proses pencairan dana nasabah tetap bisa berjalan lewat mekanisme LPS, bukan hilang begitu saja.
Kesimpulan
Bank Perekonomian Rakyat adalah wajah baru dari Bank Perkreditan Rakyat setelah UU P2SK resmi mengubah nomenklaturnya, dengan misi memperluas peran bank ini sebagai penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah, bukan sekadar penyalur kredit. Sepanjang 2026, industri ini tengah menghadapi dua arus besar sekaligus: penguatan permodalan lewat aturan modal inti minimum yang mendorong konsolidasi besar-besaran, serta pembersihan pemain yang tidak sehat lewat pencabutan izin usaha oleh OJK. Bagi masyarakat, yang terpenting adalah memastikan BPR tempat menabung terdaftar resmi di OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS agar dana tetap terlindungi.
FAQ Seputar Bank Perekonomian Rakyat
Apa beda Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat? Keduanya adalah lembaga yang sama; namanya saja yang berubah dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai amanat UU P2SK, sekaligus disertai perluasan cakupan kegiatan usaha seperti transfer dana dan penukaran valas terbatas.
Apakah dana di Bank Perekonomian Rakyat aman dan dijamin LPS? Aman, selama BPR tersebut terdaftar resmi di OJK dan menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, dana nasabah tetap dilindungi sesuai skema penjaminan yang berlaku.
Kenapa banyak Bank Perekonomian Rakyat ditutup OJK sepanjang 2026? Sebagian karena kondisi keuangan yang tidak lagi memenuhi ketentuan kesehatan bank, dan sebagian lain melebur secara sukarela lewat proses konsolidasi untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum yang baru.
Apa saja layanan yang bisa dilakukan Bank Perekonomian Rakyat? BPR bisa menghimpun dana lewat tabungan dan deposito, menyalurkan kredit, melakukan penukaran valas terbatas, transfer dana, serta bekerja sama dengan lembaga keuangan lain, namun tidak melayani giro atau lalu lintas pembayaran seperti bank umum.
Berapa syarat modal inti minimum Bank Perekonomian Rakyat terbaru? Berdasarkan POJK Nomor 7 Tahun 2026, BPR wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar untuk memperkuat daya saing dan ketahanan terhadap risiko operasional.
